REKONSTRUKSI MAKNA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

DALAM UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Oleh : Maryanto
Abstract
Penanganan terhadap krisis ekonomi yang menimpa Indonesia di tahun 1997 berdampak luas terhadap perekonomian bangsa yang kemudian menjadikan sisitim perekonomian negeri ini menjadi semakin liberal. Keadaan yang demikian berdampak pula terhadap politik hukum ekonomi Indonesia. UU No. 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Larangan Praktik Monopoli menjadi salah satu buktinya. Makalah ini berupaya rnengungkap permasalahan yang ditimbulkan oleh liberalisasi ekonomi, karena setiap perkembangan ekonomi selalu berdampak/menimbulkan persoalan hukum, Kemampuan hukum yang ada dalam menangani persoalan yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi terutama para pelaku usaha kecil sangatlah terbatas. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan paradigma konstruktivisme sebagai acuan dengan metode penelitian non-doktrinal (sosiologis) yang bersifat kualitatif.
Kajian hukum yang menempatkan manusia pada posisi yang utama adalah hukum progresif. Penempatan manusia dalam posisi yang utama dalam pemecahan masalah hukum pada persoalan ekonomi dapat membawa kebahagiaan bagi manusia. Hukum yang ada (the existing law) memiliki keterbatasan kemampuan dalam memecahkan persoalan yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi. Keterbatasan kemampuan dapat dilihat dari efektivitas peraturan yang ada ketika dioperasikan dalam masyarakat. Akibat dari keterbatasan ini maka banyak pelaku usaha kecil yang gulung tikar dan akibat selanjutnya adalah bertambahnya jumlah pengangguran yang apabila tidak ada perhatian serius dari pemerintah maka akan menimbulkan kerawanan sosial. Rekonstruksi terhadap makna persaingan usaha tidak sehat dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan dapat mengatasi keterbatasan kemampuan itu.
Kata kunci: Persaingan Usaha Tidak Sehat, hukum progresif, hukum ekonomi ,

Pendahuluan
Undang-undang Persaingan Usaha atau yang lebih dikenal sebagai Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) adalah sebuah undang-undang yang didasarkan pada praktek pasar bebas atau liberalisme
Pasar bebas atau liberalisme adalah sebuah praktek perdagangan yang mengagungkan kebebasan persaingan dalam sebuah sitem ekonomi pasar. Dari persfektif ekonomi tujuan persaingan adalah untuk meminimalisasikan inefisiensi perekonomian yang diakibatkan perilaku pelaku usaha yang bersifat anti persaingan.
Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang begitu takjub akan keberhasilan sistim ekonomi pasar yang lebih mengedepankan persaingan ini. Sehingga regulasi yang dikembangkan dan dihasilkanpun lebih mengarah pada praktek liberalisme.
Produk legislasi yang mengarah pada sistem ekonomi pasar bebas ini tidak dapat dilepaskan dari peran IMF sebagi lembaga donor yang dibutuhkan Indonesia guna melepaskan diri dari krisis ekonomi dunia yang melanda negara kita pada saat itu.
Perkembangan produk legislasi yang mengarah pada pasar bebas terus berlanjut sehingga berakibat banyak produk asing yang bebas masuk pasar Indonesia. Masuknya produk asing dalam jumlah besar telah mematikan industri lokal yang tidak mampu bersaing baik dari segi mutu maupun harga, serta masuknya pedagang dengan modal besar telah berhasil menggeser peran pedagang kecil di kampong-kampung menjadi tidak mampu berdagang lagi karena pelanggannya telah pindah ketempat yang menawarkan kenyamanan dan kemewahan dalam berbelanja.
Pelaksanaan persaingan usaha yang demikian yakni tanpa memikirkan yang lemah baik dari segi modal maupun kreativitas usaha yang menjadi ciri sebagian besar rakyat Indonesia kiranya telah menjadi kelemahan bawaan dari UU persaingan usaha sebagaimana tertera dalam pasal 3 UU No. 5 tahun 1999 yang pada mulanya dimaksudkan untuk mencegah praktek monopoli yang pada masa orde baru yang tumbuh sangat subur dan sangat merugikan rakyat. Secara utuh ketentuan Pasal 3 UU No. 5 tahun 1999 adalah sebagai berikut :
1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Kelemahan bawaan tersebut jelas terlihat dari ketentuan pasal 3 angka 2 yang menyatakan “ Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Berdasarkan pasal ini dapat diketahui bahwa semua pelaku usaha baik besar, menengah maupun kecil dianggap setara. Dari penjelasan pasal demi pasal hanya ditemukan keterangan cukup jelas.
Berdasarkan teori liberalisme -dimana peran pemerintah sangat diminimalisir- di dalam pasar yang sehat, setiap tindakan yang dilakukan oleh produsen tidak akan berpengaruh terhadap pasar. Hal ini terjadi karena produsen tersebut hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan pasar yang disebut pasar sempurna (perfect market). Berbeda dengan pasar yang tidak sehat, dimana sebuah tindakan yang dilakukan oleh produsen akan berpengaruh terhadap pasar dalam bentuk penawaran dan permintaan. Persaingan yang tidak sehat terjadi karena terdapatnya sedikit produsen atau karena struktur pasar yang monopoli murni (tidak ada persaingan).
Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia yang selama ini sejak berlakunya UU persaingan usaha yakni UU No. 5 Tahun 1999 yang didasarkan pada pasar bebas, kondisi pasar di Indonesia telah menjadi milik dari para pemodal asing dan pemodal besar sehingga kurang berpihak pada bangsa dan rakyat Indonesia yang sebagian besar merupakan pedagang kecil yang kurang inovasi dan lemah serta kurang terlindungi dari persaingan. Hal mana bertentangan dengan peranan strategis hukum dalam pembangunan ekonomi yang bertugas untuk senantiasa menjaga dan menciptakan kaidah-kaidah pengaman agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah.

Permasalahan
Sebagai sebuah negara yang menganut faham kesejahteraan dan merupakan kelompok negara sedang berkembang dimana perekonomian negara tidak bisa begitu saja dilepaskan dari peran pemerintah maka menjadi suatu kewajiban pemerintah untuk tetap berpihak kepada rakyat yang selama ini menjadi terabaikan akibat tekanan asing (IMF) guna mengatasi krisis ekonomi yang melanda bangsa ini pada tahun 1997 lalu.
UU Persaingan usaha atau yang secara lengkap dikenal sebagai Undang-undang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999) sebagai undang-undang yang lahir sebagai akibat tekanan IMF perlu diadakan perubahan (amandemen) terutama pada pengertian persaingan usaha tidak sehat agar undang-undang tersebut lebih mengabdi pada kepentingan mayoritas bangsa Indonesia.
Kajian secara mendalam terhadap persoalan di atas, dirumuskan dalam 2 (dua) permasalahan pokok yang berfungsi sebagai panduan yakni :
1. Mengapa penegakan hukum UU N0. 5 tahun 1999 belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil?
2. Bagaimanakah seharusnya rekonstruksi makna persaingan usaha tidak sehat berdasarkan kosmologi bangsa Indonesia.

Kerangka Teoritik
Untuk mengungkap masalah tersebut di atas, diajukan beberapa teori sebagai pisau analisis yakni Teori Hukum Progresif dari Profesor Satjipto Rahardjo. Teori hukum progresif dipandang sebagai teori yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empiris tentang bekerjanya hukum di dalam masyarakat, berupa ketidakpuasan dan kprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia abad ke 21. Teori hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar. Pertama, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Kehadiran hukum bukan untuk hukum itu sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih besar. Oleh karena itu, ketika terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk menyesuaikan hukum. Kedua, hukum bukan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses terus untuk menjadi (law as a process, law in the making). Disamping dua asumsi dasar tersebut, wajah hukum progresif dapat diidentifikasi dengan cirri-ciri sebagai berikut :
1. Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum berupa rules menuju ke perilaku.
2. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet dan Selznick bertipe responsive.
3. Hukum progresif berbagi paham dengan legal realism karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.
4. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan sociological jurisprudence dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum.
5. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam karena peduli terhadap hal-hal yang “meta juridical”.
6. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan critical legal studies namun cakupannya lebih luas.
Disamping hal tersebut di atas hukum progresif memiliki karakter yang progresif dalam hal sebagai berikut :
1. Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagian manusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses menjadi (law in the making).
2. Peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik local, nasional maupun global.
3. Menolak status quo manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat banyak sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.
Selain menggunakan teori hukum progresif, untuk menganalisis permasalahan tersebut di atas juga digunakan Teori Sibernetika dari Talcott Parsons. Teori talcott Parsons merupakan penggambaran yang lengkap mengenai tingkah laku manusia dengan semua perkaitannya. Menurut Talqott Parsons tingkah laku individu tidak merupakan tingkah laku biologis, tetapi harus ditinjau sebagai tingkah laku yang berstruktur. Tingkah laku seseorang harus ditempatkan dalam kerangka sistim sosial yang luas yang terbagi dalam sub- sistem sub-sistem. Dalam garis besarnya, tingkah laku individu dibatasi oleh dua lingkungan dasar yang masing-masing bersifat fisik dan ideal, yaitu lingkungan fisik organic dan lingkungan realitas tertinggi. Diantara kedua lingkungan tersebut terdapat subsistem yang merupakan suatu kesatuan hirarkhisyaitu sub sistem budaya dengan fungsi mempertahankan pola; subsistem sosial dengan fungsi integrasi, subsistem politik dengan fungsi mencapai tujuan dan sub sistem ekonomi dengan fungsi adaptasi.
Dalam kerangka sub sistem tersebut, hukum dapat masuk ke dalam sub system budaya dan dapat masuk ke dalam sub sistem sosial. Sebagai sub sistem budaya hukum berfungsi mempertahankan pola nilai-nilai budaya yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Sebagai sub sistem sosial, hukum berfungsi melakukan integrasi mengatur kegiatan individu dalam memenuhi kepentingannya serta mencegah timbulnya konflik dan hal-hal lain yang dapat menggangu kelancaran pergaulan sosial dan produktivitas masyarakat.
Sebagai sub sistem yang paling dekat dengan lingkuingan fisik organic, sub sistem ekonomi melakukan adaptasi terhadap lingkungan kehidupan manusia yang bersifat bio fisik. Tanpa fungsi adaptasi yang dilakukan oleh sub sistem ekonomi, masyarakat tidak dapat mempertahankan hidupnya ditengah-tengah lingkungannya. Kegiatan ekonomilah yang dapat merubah berbagai sumber daya yang terdapat disekitar manusia sehingga berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.
Bagan Talcott Parsons juga menunjukkan hubungan yang dinamakan hubungan sibernetika. Hubungan sibernetika antara sub sistem sub sstem dalam masyarakat berlangsung melalui proses arus informasi dari sub system dengan tingkat informasi tinggi ke sub sistem dengan tingkat informasi rendah. Sebaliknya juga terjadi arus dari sub sistem dengan tingkat informasi yang lebih rendah , yang dalam hal ini dikondisikan oleh sub sistem sub sitem yang lebih tinggi kemampuannya untuk memberikan enerji.
Paradigma Penulisan
Paradigma adalah seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelidikan ilmiah. Dalam Ilmu pengetahuan dikenal adanya empat paradigma utama, keempat paradigma tersebut adalah positivism, postpositivisme, critical theory, dan contructivism.
Berdasarkan pengelompokan beberapa paradigma utama tersebut, dibidang hukum dikenal pula empat paradigma, yaitu legal positivism, legal postpositivism, critical legal theory, dan legal contructivism yang memiliki karakter yang sama dengan keempat paradigma tersebut. Peneltian ini menggunakan paradigma kontrak (contructivism). Kaum contructivism berpendirian bahwa manusia pada dasarnya aktif mengkontruksi dan memodifikasi konsep, model, realitas, termasuk pengetahuan dan kebenaran hukum. Dalam konteks ini berarti, model penyelesaian problematika yang dikembangkan atau dimodifikasi tersebut merupakan hasil dari persfektif manusia itu sendiri. Pada legal contructivism hukum dimaknai sebagai : 1. Law as relative and contextual consensus (hukum sebagai kesepakatan, relative dan kontekstual, baik tertulis maupun tidak tertulis). 2. Law as mental construction. 3. Law as experiental realities.
Metode Pendekatan
Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bertipe penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum ini dipilih dengan tujuan mengkaji mengenai apa yang tampak secara riil dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Mencermati secara mendalam perilaku pelaku usaha sebagai bentuk atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan yakni UU No. 5 tahun 1999.

Pembahasan
1. Penegakan hukum UU N0. 5 tahun 1999 belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil.
Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa “ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Berdasarkan ketentuan Pasal ini dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus mengikutsertakan peran masyarakat.
Dalam tataran perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari UUD 1945, kehendak untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan segenap dana dan daya yang dimiliki digambarkan dengan lebih nyata. UUD No. 25 tahun 2004 Tentang Sistim Pernacanaan Pembangunan Nasional dengan jelas menyebutkan bahwa pembangunan nasional di Indonesia merupakan upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pemerintah harus dapat menakar peranannya dalam kegiatan pembangunan ekonomi sehingga tidak berlebihan yang dapat mematikan peran swasta, tetapi juga tidak terlalu minim yang dapat mengakibatkan sesama sektor swasta saling mematikan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Keseimbangan (equilibrium) peran pemerintah ini harus dapat dilakoni dengan baik dan dijaga setiap waktu, dan pemerintah harus dapat menjadi katup pengaman bagi partisipasi sektor swasta dalam pembangunan ekonomi.
Diskusi mengenai mengenai hukum dan ekonomi lebih sering dilihat sebagai perbincangan mengenai dua hal yang berbeda. Satu sisi melihat hukum semata-mata dari sudut normatifnya saja sedang yang lain yakni pembangunan ekonomi dilihat sebagai bagian dari gejala sosial yang timbul dalam masyarakat. Teori hukum murni dari Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum harus dipisahkan dari anasir-anasir non yuridis seperti etis, sosiologis, politik dan sejarah. Hukum harus dilihat sebagaimana adanya yang terdapat pada berbagai peraturan yang ada.
Menurut pendapat Kelsen hukum itu berada pada dunia sollen dan pada dunia sein. Namun faktanya dalam kehidupan nyata kita dapat melihat bahwa antara hukum dan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Hal ini akan lebih mudah dipahami apabila kita melihat kegiatan ekonomi yang melibatkan lebih dari satu pihak sehingga diperlukan kaidah-kaidah dan aturan-aturan untuk memperlancar hubungan para pihak dimaksud. Kajian hukum dan ekonomi merupakan kajian yang bersifat interdisipliner.
Hukum yang kondusif bagi pembangunan ekonomi sedikitnya harus memenuhi 5 syarat yakni stability, predictability, fairness, educative dan kemampuan untuk meramalkan bagaimana berfungsinya sistim ekonomi. Stabilitas memiliki makna bahwa hukum memiliki potensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasikan berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Predictability diperlukan oleh suatu negara yang masyarakatnya untuk pertamakali memasuki hubungan ekonomi yang berada diluar sosial tradisionalnya. Aspek keadilan seperti persamaan didepan hukum dan standar sikap pemerintah diperlukan untuk memelihara mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.
Adam Smith pada tahun 1750 pernah menyatakan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari anasir ekonomi, Demikian juga Juwono Sudarsono menyatakan bahwa peranan hukum dalam pembangunan nasional sangatlah penting. Sayangnya pentingnya peranan hukum dalam pembangunan ekonomi kurang mendapat tanggapan serius dari negara-negara berkembang, karena mereka cenderung berpikir bahwa memodernisasikan masyarakat dapat dilaksanakan dengan menggunakan landasan peraturan perundang-undangan yang diciptakan secara kilat. Hal mana menurut Anthony Allot dapat menyebabkan hukum tidak dapat bekerja secara efektif, yang akhirnya akan menyebabkan tujuan akhir dari hukum itu tidak dapat tercapai.
Peranan pemerintah sangatlah dibutuhkan agar aktivitas perekonomian dapat menghasilkan kesejahteraan bagi semua pihak. Sehubungan dengan hal tersebut telah jelas amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Demikian bunyi Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 sebelum maupun sesudah amandement. Kata disusun disini mengandung makna filosofis yang berarti bahwa sistem ekonomi Negara menganut sistim perencanaan atau ekonomi berencana bukan ekonomi pasar.
Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu Negara akan menentukan mekanisme ekonomi tersebut dalam menjawab pertanyaan What, How, dan for Whom. Terdapat tiga macam sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi pasar (market economy), sistem ekonomi komando (command economy), dan sistem ekonomi campuran (mixed economy). Samuelson dan Nordhaus dalam bukunya yang berjudul Economics mendefinisikan sistem ekonomi pasar sebagai berikut :
“A market economy is one in which individuals and private firms make the majors decicions about production and consumption”
Dalam sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi yang biasanya diterapkan dinegara-negara liberal, perusahaan memproduksi barang atau jasa yang akan mendatangkan keuntungan yang paling tinggi (masalah what) dengan menggunakan teknik produksi yang ongkosnya paling rendah (masalah how). Konsumsi ditentukan oleh keputusan Individual tentang bagaimana membelanjakan penghasilannya (masalah for whom). Jadi dalam sistem ekonomi pasar segala keputusan kegiatan ekonomi (produksi, konsumsi dan pertukaran) ditentukan oleh perseorangan atau individu perusahaan.
Berbeda dengan sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi komando segala keputusan mengenai kegiatan ekonomi (produksi, konsumsi, dan pertukaran) ditentukan oleh pemerintah. Samuelson dan Nordhaus dalam bukunya yang Economy mendefinisinkan sistem ekonomi komando sebagai :
“A command economy is one in which the government makes all decisions about production and distribution”
Dalam sistem ekonomi komando, yakni sistem ekonomi yang biasanya diterapkan di negara-negara komunis, pemerintah mengatur aktivitas ekonomi. Hal ini disebabkan oleh karena alat-alat produksi dikuasai oleh Negara dan sebagaian besar perusahaan dimiliki dan dikelola oleh Negara. Pemerintah memutuskan apa yang harus diproduksi (masalah what), bagaimana cara memproduksinya (masalah how) dan pemerintah juga memutuskan untuk mendistribusikan hasil produksi tersebut (masalah for whom).
Sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar yang murni saat ini sudah tidak diterapkan secara ekstrim, apalagi sistem ekonomi komando saat ini sudah kehilangan pengikutnya dengan runtuhnya Uni Sovyet dan Negara-negara Eropa Timur. Amerika serikat yang sistem pemerintahannya sangat liberal saja tidak murni menerapkan sistem ekonomi pasar hal ini terbukti adanya undang-undang Anty Trust yang dimaksudkan untuk mengatur/regulasi pasar, menyelenggarakan pertahanan keamanan, menyelenggarakan pendidikan.
Sistem ekonomi yang sekarang banyak dianut adalah sistem ekonomi campuran. Masalah-masalah ekonomi dalam sistem ekonomi campuran sebagian diselesaikan melalui mekanisme pasar dan sebagian lagi diselesaikan melalui regulasi (peraturan) pemerintah. Sistim ekonomi ini oleh para pakar sering juga disebut sebagai sistem ekonomi berencana.
Perubahan sistim atau model ekonomi dari yang ekstrim, yakni sistim ekonomi pasar dan ekonomi komando yang murni menuju sistim ekonomi campuran, tidak terlepas dari evolusi faham Negara dari political state menjadi legal state dan akhirnya menjadi welfare state. Ketiga faham tersebut semuanya memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki Negara sebagai penentu kehendak terhadap aktifitas rakyat yang dikuasainya. Kekuasaan Negara pada political state dipegang oleh seorang monarch yang absolute. Pada legal state kekuasaan Negara secara mutlak berada di tangan rakyat dalam pemerintahan liberal yang menguntungkan kaum borjuis. Negara pada faham ini berfungsi sebagai penjaga malam (night watchman state). Negara welfare state muncul sebagai jawaban atas ketimpangan sosial yang terjadi dalam sistem ekonomi liberal. Negara memiliki freies ermessen, yaitu kebebasan untuk turut serta dalam seluruh kegiatan sosial, politik dan ekonomi dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan umum.
Pada masing-masing sistem ekonomi tersebutdi atas, peran dan fungsi hukum mempunyai karakter yang spesifik. Dalam sistem ekonomi berencana hukum berfungsi sebagai acuan bagi model perkembangan ekonomi yang dicita-citakan. Dengan perkataan lain, hukum merupakan legal framework of economic policy. Dalam hal ini hukum berada di atas/mendahului perkembangan ekonomi. Berbeda dari sistim ekonomi pasar yang menempatkan hukum sebagai perangkat yang memberikan jaminan hukum terhadap setiap perkembangan hubungan hukum dalam masyarakat. Hukum lebih berfungsi sebagai a tool of social control , oleh karena itu, kedudukan hukum berada di bawah/mengikuti perkembangan ekonomi. Indonesia sebagai negara yang pernah menganut sistem ekonomi pasar maupun ekonomi berencana telah menempatkan hukum sebagai instrument rekayasa sosial sekaligus menjadi instrument pengendali masyarakat.
Indonesia sebagai negara yang menganut faham negara kesejahteraan, dimana dalam faham ini negara diperbolehkan untuk ikut campur tangan dalam bidang perekonomian dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai tanggung jawab utama negara. Peningkatan kesejahteraan rakyat ini dapat dilakukan dengan cara menjaga keseimbangan kesempatan berusaha bagi semua lapisan masyarakat melalui pengaturan perijinan berusaha yang lebih berpihak pada pengusaha ekonomi lemah/tradisional yang merupakan sebagian besar penduduk Indonesia. Hal ini perlu dilakukan karena menurut W. Friedman terdapat empat fungsi Negara dalam bidang perekonomian yakni sebagai penjamin (provider) kesejahteraan rakyat, pengatur (regulator), pengusaha (enterpreuner) melalui badan-badan usahanya seperti BUMN, dan sebagai wasit (umpire) yang bertugas untuk merumuskan standar yang adil.
Sebagai negara yang menganut faham negara kesejahteraan sebagaimana yang dapat dilihat pada pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Konsep pembangunan nasional di negara kesejahteraan tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melihat adnya keseimbangan antar pembangunan ekonomi dengan pembangunan bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu konsep pembangunan ekonomi Indonesia lebih menitikberatkan kepada asas manfaat, yakni sejauh mana pembangunan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan pada rakyat banyak. Tipe negara kesejahteraan Indonesia tidak dapat dipersamakan dengan tipe negara kesejahteraan yang terdapat di negara-negara Eropa Barat yang terjadi sebagai koreksi terhadap tipe negara hukum dalam arti sempit pada waktu itu.
Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, bersatu, dalam suasana kehidupan berbangsa yang aman, tertib, dinamis dan damai. Pembangunan tersebut dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan nasional harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dan bukan hanya dirasakan oleh segolongan rakyat saja.
Darji Darmodihardjo menyebutkan mengenai pembangunan nasional Indonesia sebagai berikut : “ Adapun pembangunan nasional itu sendiri pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia sutuhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedomannya”.
Pendapat Darji Darmodihardjo tersebut di atas, pada dasarya sejalan dengan pemikiran bahwa pembangunan nasional mencakup bukan hanya perubahan secara kuantitatif, tetapi juga mencakup perubahan yang bersifat kualitatif. Perubahan kuantitatif yang dihasilkan pembangunan nasional tercermin dari banyaknya gedung-gedung bertingkat tinggi dan infra struktur jalan dan jembatan yang mulus hanya merupakan satu segi saja yang tidak cukup membuat masyarakat Indonesia sejahtera apabila tidak diimbangi dengan perubahan kualitatif. Hal mana sejalan dengan pemikiran Sunarjati Hartono yang menyebutkan bahwa pembangunan nasional tidak dimaksudkan untuk mengejar kemajuan lahiriah saja, tetapi juga untuk emncapai kepuasan batiniah.
Sejalan dengan pemikiran para ahli yang telah dikemukakan di atas, Sondang Siagian menyebutkan behawa pembangunan nasional mempunyai makna sebagai berikut :
1. Pembangunan itu merupakan sebuah proses. Pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen, tetapi di pihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (never ending).
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek. Dan seperti dimaklumi merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada waktu tertentu di masa depan.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.
5. Pembangunan mengarah kepada modernitas.
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multi dimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat mengejawantah dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
Secara khusus Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa hakikat dari pembangunan nasional terletak pada masalah pembaharuan cara berpikir dan sikap hidup. Mochtar Kusumaatmadja mengaitkan perlunya perubahan sikap mental seluruh rakyat Indonesiauntuk mengantisipasi pembangunan nasional, karena pembangunan nasional selalu mengandung hal-hal yang baru. Sebagai bangsa yang pernah dijajah selama ratusan tahu, masa peralihan dari sebuah masyarakat yang tetutup kearah yang terbuka, dinamis, dan maju masih tersisa disebagian besar masyarakt. Nilai-nilai yang merupakan warisan dari masa lampau sudah tidak sesuai lagi untuk mendukung keberhasilanpembangunan nasional, sehingga perlu adanya sebuah perubahan.
Mengingat hal tersebut di atas dirasa perlu untuk merujuk kembali pendapat Sunaryati Hartono yang menyebutkan pembangunan nasional sebagai berikut :
“…….pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah…. Atau kepuasan batiniah…… melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya sehingga pembangunan itu merata diseluruh tanah air…”
Pada hakikatnya, pembangunan nasional merupakan pembangunan disegala bidang yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Untuk itu Satjipto Rahardjo menyebutkan mengenai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyatakan bahwa :
“.… pembangunan bukan merupakan suatu perubahan yang bersifat sepotong-potong. Sekalipun misalnya, kita dapat menunjukkan industrialisasi sebagai inti dari perubahan itu, taetapi ia pada akhirnya tokh bukan hanya merupakan kasus penambahan jumlah industri secara kuantitatif. Dihubungkan dengan struktur kehidupan masyarakat, industrialisasi ini mengundang terjadinya perubahan secara kualitatif pula”.
Kebijakan yang ditempuh pemerintah akan mewarnai arah pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu. Pada masa pemerintahan orde lama, Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi secara tertutup (inward oriented). Prinsip berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) dan kebijakan untuk tidak menerima bantuan dari pihak luar mengakibatkan ekonomi nasional mengalami stagnasi. Perekonomian Indonesia di masa orde lama terisolasi dari dunia luar karena kebijakan ekonomi tertutup, sehingga praktis tidak ada kemajuan di bidang pembangunan karena ketiadaan sumber-sumber dana untuk membiayainya.
Di masa orde baru, pembangunan national di arahkan lebih terbuka dengan mencairkan hubungan dengan IMF (International Monetary Fund) dan World Bank guna mendapatkan pembiayaan untuk merehabilitasi perekonomian yang terlantar di masa orde lama. Pemerintah juga memberikan rangsangan dan keringanan bagi modal asing modal asing untuk turut berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan ekonomi, karena menyadari begitu besarnya arti dan manfaat bantuan asing dalam pembangunan ekonomi.
Selain dimaksudkan untuk melanjutkan program pembangunan nasional yang dinilai baik dan berhasil pada waktu yang lampau, pembangunan nasional di era reformasi dewasa ini ditujukan untuk membangun suatu sistem ekonomi kerakyatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sistim jaminan sosial, pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang terkandung dalam UUD 1945 yang pada dasarnya sejalan dengan tujuan sebuah negara kesejahteraan (welfare state).
Dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai tanggung jawab utama negara terutama para pelaku usaha kecil yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia diperlukan penegakan hukum yang tidak bersifat prosedural karena ternyata penegakan hukum yang demikian dalam arti penegakan hukum berdasarkan UU No. 5 tahun 1999 tidak cukup mengayomi para pelaku usaha terutama pelaku usaha kecil. Hal ini terjadi karena penegakan hukum secara prosedural tersebut malah mengakibatkan matinya pelaku usaha kecil sebab apa yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan modal besar tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada yakni ketentuan Pasal 1 angka 6 yang memberikan rumusan persaingan usaha tidak sehat adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”
Dari ketentuan Pasal 1 angka 6 dapat diketahui bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah setiap kegiatan pelaku usaha yang mengandung unsur-unsur : 1. Tidak jujur
2. Melawan hukum
3. Menghambat persaingan usaha
Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat tidak memerinci lebih jauh secara definitif perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk dalam persaingan usaha tidak sehat itu (unfair competition). Sementara itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-undang Persaingan Usaha untuk menegakkan UU Persaingan usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 1999, belum menerbitkan peraturan pengecualian berlakunya UU Persaingan Usaha bagi pengusaha kecil yang bertujuan untuk melindungi pelaku usaha kecil dalam “rimba” persaingan usaha sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 50 (h).
Ketentuan normatif sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 serta ketiadaan aturan dari KPPU untuk melindungi pelaku usaha kecil telah menjadikan tujuan utama hukum ekonomi yakni menciptakan kaidah-kaidah pengamanan agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah telah mengingatkan kita tentang fungsi utama hukum untuk mengabdi kepada kepentingan manusia sebagaimana diajarkan oleh teori hukum progresif telah diabaikan oleh pembuat undang-undang dalam arti formil maupun materiil. Sebagaimana kita ketahui bahwa Teori Hukum Progresif mengajarkan pertama, bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Kehadiran hukum bukan untuk hukum itu sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih besar. Oleh karena itu, ketika terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk menyesuaikan hukum. Kedua, hukum bukan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses terus untuk menjadi (law as a process, law in the making). Hukum harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang menjadi adressat hukum itu sendiri.
Kebutuhan akan peraturan yang melindungi pelaku usaha kecil tersebut semakin diperlukan ketika kita melihat perkembangan pelaku usaha pada saat ini yakni dengan semakin menjamurnya toko/ritel modern di perkampungan-perkampungan. Pembukaan ritel modern yang semakin hari semakin banyak ini akan mempersempit/menghancurkan ritel tradisional yang dimiliki oleh masyarakat kebanyakan yang pada umumnya tingkat perekonomian serta pendidikan yang rendah.
Banyaknya ritel tradisional yang gulung tikar akibat kalah bersaing dengan ritel modern yang memiliki banyak kelebihan dibidang modal, jaringan maupun manajemen mengharuskan pemerintah untuk berpihak pada pengusaha lemah tersebut. Hal ini dikarenakan dalam jangka waktu panjang apabila hal tersebut dibiarkan akan mengundang kerawanan sosial tersendiri karena akan semakin bertambah banyaknya pengangguran sebagai akibat pembukaan ritel modern yang hanya mampu menampung satu orang saja dalam satu keluarga dari pengusaha tradisional yang gulung tikar tersebut, yang tadinya mampu menghidupi seluruh keluarganya.
Potensi munculnya kerawanan sosial ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah sebagai pemegang regulator/pengaturan dengan cara penegakan hukum yang bersifat progresif dan penetapan maksimum jumlah ritel modern di tiap-tiap desa/kampung/kecamatan. Penegakan hukum yang bersifat progresif dan penetapan batas maksimum jumlah ritel modern ini perlu dilakukan mengingat fungsi hukum sebagai bagian dari sub sistem budaya yang bertugas mempertahankan pola dan nilai-nilai budaya yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Serta fungsi hukum dalam subsistem sosial yang bertugas untuk melakukan integrasi mengatur kegiatan individu dalam memenuhi kebutuhannya serta mencegah timbulnya konflik dan lain-lain yang mengganggu kelancaran pergaulan sosial dan produktifitas masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Talcott Parsons melalui teori sibernetikanya.
Tugas subsistem ekonomi, berdasarkan teori sibernetika ini adalah melakukan adaptasi terhadap lingkungan kehidupan manusia yang bersifat bio fisik. Tanpa fungsi adaptasi yang dilakukan oleh subsistim ekonomi ini masyarkat tidak dapat mempertahankan hidupnya ditengah perubahan lingkungannya. Kegiatan ekonomi inilah yang dapat mengubah berbagai sumber daya yang terdapat disekitar manusia sehingga berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk lebih memperjelas teori Talqot Parson ini perlu dihadirkan bagan sibernetika sebagai berikut :
STRUKTUR FUNGSI
Lingkungan : Realitas Tertinggi Tingkat Informasi tinggi (kontrol)

Sub sistem Budaya Mempertahankan pola
Sub sistem Sosial I n t e g r a s i

Sub sistem Politik Mencapai tujuan

Sub Sistem Ekonomi Adaptasi

Lingkungan : Fisik Organik Tingkat Energi tinggi (kondisi)
: Hirarki faktor-faktor yang mengkondisikan
; Hirarki faktor-faktor yang mengontrol

Menurut pola sibernetika tersebut dapat dinyatakan bahwa hubungan antara subsistem dalam masyarakat menunjukkan bahwa subsistem ekonomi didisipliner oleh subsistem yang lebih kaya akan norma dan nilai, yaitu subsistem budaya dan subsistem sosial, Dalam hal ini norma-norma itu tidak hanya berfungsi mendisipliner ekonomi tetapi norma-norma itu sendiri diwujudkan oleh kegiatan ekonomi. Ini berarti bahwa adanya sistem peraturan dalam masyarakat merupakan syarat mutlak untuk berlangsungnya kegiatan ekonomi termasuk pembangunan ekonomi. Kemungkinan terjadinya konflik antara hukum dan ekonomi merupakan masalah interaksi antara hukum dan ekonomi pada umumnya. Dari interaksi ini dapat diketahui pola interaksi berupa pengaruh pertimbangan-pertimbangan ekonomi dalam kehidupan hukum. Sebaliknya hukum berpengaruh pada kehidupan ekonomi dalam bentuk pemberian norma yang mengatur perbuatan yang termasuk ke dalam perbuatan ekonomi. Kehidupan ekonomi membutuhkan peraturan untuk membatasi perbuatan orang agar optimasi penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

Rekonstruksi Makna Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Kosmologi Bangsa Indonesia
Dalam membicarakan titik persoalan bagaimana kiranya bentuk yang paling ideal dari hubungan hukum dengan ekonomi, kita akan sampai pada pertanyaan berikutnya yakni bagaimana sebaiknya pemerintah mengatur persoalan ekonomi. Apakah masih pada proporsinya apabila pemerintah membiarkan masing-masing anggota masyarakat berinteraksi secara ekonomi antara yang satu dengan yang lain tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, sebagaimana halnya dengan doktrin yang dianut oleh pasar bebas (free market) yang meletakkan segala sesuatunya kepada bekerjanya mekanisme pasar (market mechanism). Sebagaimana pernah disampaikan di atas, bahwa Widojo Nitisastro pada salah satu kesempatan pernah mengatakan bahwa mekanisme pasar sebenarnya memiliki banyak kelemahan-kelemahan. Salah satu kelemahan mekanisme pasar adalah tidak adanya pasar yang sempurna (perfect market), karena yang ada hanyalah pasar yang tidak sempurna (imperfect market). Imperfect market mengandung kelemahan mendasar yang berkaitan dengan mekanisme kerja dari pasar itu sendiri, yang dapat mendistorsi distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian apabila seluruh aktivitas ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar diperkirakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kesenjangan sosial dan ekonomi akan semakin melebar, mereka yang besar akan menjadi semakin besar dan mereka yang masih kecil akan tetap menjadi semakin kecil. Dilihat dari individu masyarakat Indonesia, sebagai akibat dari mekanisme pasar bebas mereka yang kaya akan menjadi menjadi semakin kaya dan mereka yang miskin akan menjadi semakin miskin. Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah kaum miskin yang berdiam di pedesaan, sehingga kesenjangan ekonomi akan kelihatan makin menjadi-jadi dari tahun ke tahun.
Meskipun demikian, antara kedua hal tersebut yakni peran pemerintah di satu pihak dan mekanisme pasar di lain pihak, bukanlah harus dipertentangkan satu dengan yang lainnya. Kedua-duanya dapat dikombinasikan sehingga masing-masing mereka dapat saling mengisi dalam memainkan peran ditengah-tengah masyarakat. Apa yang tidak dapat atau tidak layak dilakukan oleh mekanisme pasar, dapat diajalankan oleh aparatur atau birokrasi pemerintah. Sejarah perkembangan ekonomi di negara-negara Eropa Barat setelah meletusnya revolusi Perancis menunjukkan bahwa pemerintah bukan hanya berperan untuk saling mengisi dengan peran swasta, tetapi memegang peranan penting sebagai bandul pengatur arah kebijakan ekonomi. Falsafah ini kemudian berkembang luas bagi negara-negara berkembang dalam mengatur kebijakan ekonominya termasuk pemerintah Indonesia sebagaimana tertulis dalam Pasal 33 UUD 1945. Tanpa hukum yang dapat melindungi masyarakat serta menjamin hak-hak dan kewajiban warganya, masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan tidak akan pernah tercapai, walaupun secara kasat mata kelihatan bahwa pembangunan ekonomi menunjukkan keberhasilan. Tidak dapat disangkal bahwa ekonomi merupakan tulang punggung untuk menciptakan kesejahteraan m,asyarakat tetapi hukumlah yang akan menentukan bagaimana keadilan sosial harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat banyak.
Terdapat tiga pemikiran yang mempengaruhi upaya pemahaman fungsi atau peran hukum dalam kegiatan ekonomi. Pertama, adalah aliran radikal yang mempertentangkan tentang konsep rule of law dan mempersoalkan kembali rasionalitas daripada hukum, terutama dikaitkan dengan paham liberal. Gerakan ini dipelopori oleh Elizabeth Mensch, Ackerman dan John Rawls.
Aliran radikal ini berangkat dari pemikiran bahwa ideologi liberal sangat mengagung-agungkan adanya kebebasan di segala bidang, baik bidang politik, ekonomi, budaya serta hukum. Dengan demikian rule of law atau penegakan hukum menjadi kontradiktif dengan paham radikal karena konsep penegakan hukum menciptakan aturan-aturan dan pembatasan-pembatasan, memberikan sanksi dan hal-hal lain yang tidak sejalan dengan ideologi kebebasan. Pada dasarnya masyarakat liberal tidak menghendaki aturan-aturan dan hanya memerlukan rule dan bukan rule of law atau hukum, dan rules dalam bidang ekonomi adalah mekanisme pasar.
Aliran kedua, adalah aliran yang lebih moderat yang memiliki sudut pandang yang berbeda dengan aliran radikal sebagaimana di atas. Aliran ini dipelopori oleh Solum, Clara Dalton, dan Tushnet. Penganut paham ini beranggapan bahwa mempertentang hukum dengan ideologi liberal yang mengangungkan asas kebebsasan berkontrak dari paham liberalisme abad pertengahan adalah tidak masuk akal dan kurang realistis. Mereka melihat bahwa tidak ada satu negarapun di dunia ini baik yang sosialis, liberal atau teokratis yang mengesampingkan hukum hanya karena alasan ideologis. Kenyataan menunjukkan hal yang sebaliknyayakni bahwa rule of law justru tetap diperlukan atas dasar rasionalitas tersendiri tanpa memandang ideologi.
Pandangan moderat yang disebutkan di atas juga melihat bahwa atas dasar alasan etika, moral, dan kasusu-kasus individual, hukum sangat dibutuhkan pada masyarakat yang berideologi liberal. Dengan demikian hukum tidak berada di ruangan yang hampa. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya, manusia melakukan berbagai aneka kegiatan dan kegiatan-kegiatan dimaksud membutuhkan keberadaan hukum. Dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, setiap individu mungkin menghadapi sengketa tentang hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan nilai-nilai keadilan. Berkaitan dengan ini, hukum memberikan alternatif jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa seperti misalnya arbitrase, negosiasi, konsiliasi, litigasi dan sebagainya. Menurut Postner, apapun pilihan yang diambil untuk menyelesaikan sengketa harus dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis berdasarkan akal sehat. Bagaimanapun juga pelaksanaan hukum tidak dapat dipisahkan dari manfaat ekonomis, selain tentunya terciptanya ketertiban yang menjadi tujuan utama dari hukum itu sendiri.
Aliran yang ketiga, adalah aliran yang menekankan hanya pad studi norma preskriftif mengenai hubungan antara hukum dan akonomi. Pengikut faham ini berasumsi bahwa regulasi di bidang ekonomi telah melahirkan aneka norma preskriptif. Berdasarkan asas pembagian kekuasaan, setiap cabang kekuasan dari pemerintahan mempunyai kompetensi untuk melakukan regulasi di bidang ekonomi sesuai dengan bidang masing-masing.
Ketiga aliran tersebut banyak berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Berbaurnya ketiga aliran tersebut dalam ketentuan yang mengatur bidang ekonomi di Indonesia mengakibatkan bahwa paham ekonomi Indonesia disebutkan sebagai paham ekonomi campuran (mixed economy)sebagaimana yang disebutkan oleh Todung Mulya Lubis (1978) dan Mubyarto (1993).
Paham ekonomi campuran atau yang disebut juga sebagai ekonomi berencana adalah paham ekonomi yang sesuai dengan jiwa atau “suasana kebatinan” bangsa Indonesia namun pada saat ini telah digerogoti oleh paham ekonomi kapitalis sebagai dampak dari globalisasi yakni adanya upaya untuk menggantikan budaya hukum asli yang telah mengakar dan menggantinya dengan budaya hukum baru. Misalnya hukum ekonomi domestik yang bernuansa kerakyatan kini hampir tergilas sama sekali sehingga upaya untuk pemulihan ekonomi pasca krisis 1997 masih terasa amat sulit karena lembaga dan pranata hukum nasional yang dibangun hampir putus dengan realitas sehingga dapat dikatakan hukum nasional telah dirasuki oleh atribut globalisasi berupa kapitalisme.
Pasal 33 UUD 1945 yang terdapat pada Bab XIV yang diberi judul “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Pasal 33 bersama Pasal 34 merupakan landasan perekonomian nasional demi terwujudnya kesejahteraan sosial sebagai cermin atau penafsiran sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kosekuensi selanjutnya adalah menciptakan sistim peraturan perundang-undangan yang konsisten dengan kosmologi “suasana kebatinan” Pasal 33 khususnya dibidang persaingan usaha. Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 merupakan dasar dari demokrasi ekonomi atau sistim ekonomi kerakyatan yang hendak diselenggarakan di Indonesia yang selama ini banyak terjadi pengingkaran (inkonsistensi) dan banyak disimpangi dalam hal penfsiran terhadap ketentuan pasal 33 UUD 1945.
Guna melaksanakan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 Nindyo Pramono memberikan rambu-rambu dengan menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur diperlukan regulasi dengan dua sasaran. Pertama, adalah perumusan kaidah hukum demi tercapainya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan menjamin kerja individu dalam perekonomian yang seimbang. Kedua, desentralisasi otoritas (administrative agencies) dan institusi pengatur (regulatory agencies). Institusi dimaksud diberikan wewenang yang gterbatas oleh peraturan undang-undang untuk melakukan intervensiseperluanya terhadap praktik-praktis bisnis, terutama praktik bisnis yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Wewenang tersebut dapat berupa memberikan hak kepada pemerintah untuk melakukan investigasi, memberikan petunjuk pelaksanaan, membuat peraturan pelaksanaan sesuaidengan kebuituhan dunia bisnis, dan apabila perlu memberikan wewenang untuk mengambil tindakan represif dengan menjatuhkan sanksi dalam batas-batas yang dipandang perlu.
Simpulan
Ketentuan normatif sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 serta ketiadaan aturan dari KPPU untuk melindungi pelaku usaha kecil telah menjadikan tujuan utama hukum ekonomi yakni menciptakan kaidah-kaidah pengamanan agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah telah mengingatkan kita tentang fungsi utama hukum untuk mengabdi kepada kepentingan manusia sebagaimana diajarkan oleh teori hukum progresif telah diabaikan oleh pembuat undang-undang dalam arti formil maupun materiil. Sebagaimana kita ketahui bahwa Teori Hukum Progresif mengajarkan pertama, bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Kehadiran hukum bukan untuk hukum itu sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih besar. Oleh karena itu, ketika terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk menyesuaikan hukum. Kedua, hukum bukan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses terus untuk menjadi (law as a process, law in the making). Hukum harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang menjadi adressat hukum itu sendiri.
Pasal 33 UUD 1945 yang terdapat pada Bab XIV yang diberi judul “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Pasal 33 bersama Pasal 34 merupakan landasan perekonomian nasional demi terwujudnya kesejahteraan sosial sebagai cermin atau penafsiran sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kosekuensi selanjutnya adalah menciptakan sistim peraturan perundang-undangan yang konsisten dengan kosmologi “suasana kebatinan” Pasal 33 khususnya dibidang persaingan usaha. Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 merupakan dasar dari demokrasi ekonomi atau sistim ekonomi kerakyatan yang hendak diselenggarakan di Indonesia yang selama ini banyak terjadi pengingkaran (inkonsistensi) dan banyak disimpangi dalam hal penfsiran terhadap ketentuan pasal 33 UUD 1945.

Daftar Pustaka
Algifari, 2003, Ekonomi Mikro Teori dan Kasus, STIE YKPN Yogyakarta, Yogyakarta.

Amran, Nen, 1998, Pendekatan Analisis Ekonomi Terhadap Pengembangan Sistim Hukum Nasional Dalam Rangka Globalisasi, Bapenas – FH Unpad, Bandung.

Amrizal,1999, Hukum Bisnis Risalah teori dan Praktek, Djambatan, Jakarta.

Anonim, 2003, Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung, RI, Jakarta.

——–, 1987, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud RI, Pustaka Setia, Bandung.

Anderson Jr, homas J, 1958, Our Competitive System and Public Poliicy, Cincinnati, South Western Publishing Company.

Badrulzaman, Mariam Darus, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung.

——–, 1981, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya, Alumni, Bandung

Basri, Faisal, 2002, Perekonomian Indonesia, Erlangga, Jakarta.

Billas, A Richard, 1995, Teori Mikro Ekonomi, Edisi II. Erlangga, Jakarta.

Black, Henry Campbell, 1990, Blacks Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing Co, St. Paul , Minn-USA.

Boediono, 1993, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Nomor 1, BPFE UGM, Yogyakarta.

Boediharsono, 1992, Hukum Agraria I, Djambatan, Jakarta.

Boner, Roger Alan, Rheinald Krueger, 1991, The Basic of Antitrust Policy, The world Bank, Wasingthon DC.

Clarke, Philip and Stephen Corones, 1999, Competition Law And Policy Cases and Materials, Oxford University Press Australia,

Dahl, Robert A, 1992, Demokrasi Ekonomi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Dalijo, JB, 1996, Pengantar Ilmu Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

De Boss, Rodney, Davis Ryan, 1996, Dampak Undang-undang Antimonopoli Terhadap Sistim Paten dan Desain, Indonesia Australia Specialised nTraining Project In Country, Jakarta.

Djarwanto PS, 1990, Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Skripsi, Liberty, Yogyakarta.

Elly Erawaty, AF, 1999, Seminar Membenahi Pelaku Bisnis Melalui UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fuady, Munir, 1994, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung.

——-, 1999, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ginting, Elyta Ras, 2001, Hukum Anti Monopoli Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Gie, Kwik Kian, 1994, Saya Bermimpi Jadi Konglomerat, Gramedia, Jakarta.

——–, 1995, Analisis Ekonomi Politik, Gramedia, Jakarta.

Graham, Edward M,David J Richardson (ed), 1997, Global Competition Policy, Institut for International Economics, Washington DC.

Harahap, M Yahya, 1997, Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum (II), Citra Aditya Bakti, Bandung

Hartono, Sri Redjeki, 2000, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Mandar maju, Bandung.

—————————, 2007, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang,

Hartono, Sunarjati, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistim Hukum Nasional, Alumni, Bandung.

——–, 1988, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, BPHN Departemen Kehakiman, Bina Cipta, Bandung.

——–, 1986, Kapita Selecta Perbandingan Hukum, Alumni, Bandung.

——–, Hukum Tentang Pembangunan Indonesia, Binacipta, Bandung.

——–, 1991, Pembinaan Hukum Nasional dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia, Pidato Pengukuhan Gurubesar UNPAD, Bandung.

——–, 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20, Alumni, Bandung.

Kan, Van, JH Beekhuis, 1983, Pengantar Ilmu Hukum Pembangunan, Angkasa, Bandung.

Kartassamita, Ginandjar, 1996, Pemberdayaan Masyarakat (Strategi Pembangunan Yang Berakar Kerakyatan), Makalah Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis ke 15/Lustrum ke 3 UMY, BPPN, Jakarta.

Khemany, R. Shyam, Tanpa tahun, Objective of Competityion Policy, Competition Law Policy Committeee of the OECD, OECD Document. N.d.

Kissane, Jonathan & Steven J. Benefore, 1996, Antitrust And The Regulation of Competition, Glossary on-line edition.

Kusumaatmadja, Muchtar, 1975, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung.

Lampert, Heinz, 1997, Tatanan Ekonomi dan sosial di Republik Federal Jerman, Pustaka Pembangunan Swadaya Masyarakat, Jakarta.

Latimer, Paul, 1998, Australian Bussiness Law, 17th Edition, CCH Australia Limitred, Sydney.

Lubis, Todung Mulya dan Richard M Buxbaum (ed), 1986, Peranan Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang,Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Lubis, Suhrawadi K, 2000, Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta.

Matsushita, Mitsuo, 1998, Japanese International Trade and Investment Law, University of Tokyo Press, Tokyo.

Matsushita, Mitsuo, dan John D Davis, 1990, Intoduction to Japanese Anti monopoly Law, Tokyo. Japan.

Maulana, Insan Budi, 2000, Catatan Singkat UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat, Citra Aditya, bandung.

———-, 1999, UU No. 5 Tahun 1999 Antara Harapan dan Tantangan, Seminar Sehari tentang UU No. 5 Tahun 1999, Pusat pengkajian Hukum, jakarta.

———-, 1999, UU NO. 5 Tahun 1999 Untuk Siapa ?, Seminar Nmasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian dan Bantuan Hukum ICMI pada tanggal 4 Mei 1999.

Meiners, Rogers E, 1998, The Legal Enviromewnt of Business, West Publishing Company, St. Paul – Minnessota.

Meliala, Adrianus (ed), 1993, Praktik Bisnis Curang, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Muhamad, Abdul Kadir, 1997, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

———-, 1998, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nasution, Bahder Johan dan Sri Wijayati, 1998, Bahasa Indonesia Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

Nugroho, Susanti Adi, 2001, Pengaturan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Puslitbang Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Nusantara, Abdul Hakim Garuda, dan Benny K Harman,1999, Analisa dan Perbandingan UU Antimonopoli di Indonesia, Gramedia, Jakarta.

Ohmae, Kenichi, 1989, Dunia Tanpa Batas, Binarupa Aksara, Bandung.

Panggabean, P Henry, 2001, Fungsi Mahkamah AgungDalam Praktek Sehari-hari, Sinar harapan, Jakarta.

Pramono, Nindyo, 2006, Bunga Rampai Hukum bisnis Aktual, Citra Aditya Bakti, Bandung.

HP, Panggabean, 2002, Evaluasi Penegakkan UU No. 5 Tahun 1999 dan Visi ke Depan, Makalah Diskusi Panel Di Lembaga Kajian Persaingan Usaha FH UI Jakarta, 26 Maret 2002

Pass, Christopher, et.al, 1997, Collins Kamus Lengkap Ekonomi, Edisi Dua, Erlangga, Jakarta.

Priapantja, Cita Citrawinda, 1999, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia dagang di Bidang Farmasi, Chandra Pratama, Jakarta.

Qardhawi, Yusuf, 1997, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Gema Insani, Jakarta.

Rajaguguk, Erman, 1997, Pidato Pengukuhan Guru Basar UI.

Radjab, Suryadi A, 1999, Praktik Bisnis Cuylas Gaya Orde Baru, Grasindo, Jakarta.

Raharja, Prathama dan Mandala Manurung, 1999, Teori Ekonomi Mikro, Suatu pengantar, BPFE UI, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Sinar baru, Bandung.

———————, 1996, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,

———————, tanpa tahun, Bahan bacaan Untuk Mahasiswa PDIH UNDIP, PDIH UNDIP, Semarang

Reksodiputro, Mardjono, 1999, Reformasi Hukum Di Indonesia, Seminar Hukum Nasional VII, di jakrta, 12 Oktober 1999.

Saleh, Ismail, 1990, Hukum dan Ekonomi, Gramedia, Jakarta.

Salim,Agus, 2001, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba)dan Penerapannya), Tiara Kencana, Yogya.

Samuelson, P_aul A dan William D Nordhaus, 1985, Ekonomi, Erlangga, Jakarta.

Scherer, FM, 1980, Industrial Market Structure and Economic Performance, Rand McNally Co.

Siagian, Sondang, 2005, Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya, Bumi Aksara, Jakarta.

Sihombing, Jonker, 2010, Peran dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Alumni, Bandung.

Simanjutak, Emmy Pangaribuan, tanpa tahun, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, Diktat UGM, Jogjakarta.

Simatupang, Richard Burton, 1995, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Bandung.

Sirait, Ningrum Natasya, 2010, Ikhtisar Ktentuan Persaingan Usaha, NLRP,Jakarta.
Siswanto, Arie, 2002, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sitompul, Asril, 1999, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, Purnadi Purbacaraka, 1979, Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Alumni, Bandung.

———, 1978, Perihal Kaidah Hukum, Alumni, Bandung.

Soemantri, Sri, 1997, Hak Uji Materiil Di Indonesia, Alumni, Bandung.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan yurimetri, Ghalia Indonesia.

———-, 1989, Persfektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum, Agung, Semarang

Soesilo, Siti Sutami, 1999, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rosda Karya, Bandung.

Soesilo, 1998, Monopoli Bisnis Keluarga Cendana, Permata AD Depok, Bogor.

Sudarsono, Juwono, 2010, The Rule of Law and national Development, makalah dalam seminar internasional di UPH Jakrta 4-5 Maret 2010.

Soedarwan Tamin, 2000, Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Sukarmi, 2002, Regulasi Anti Dumping Dibawah Bayang-bayang Pasar Bebas, Sinar Grafika, Bandung.

Sumarni, Murti, suprihanto, 1995, Pengantar Bisnis (Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan), Liberty, Yogyakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2001, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Puslitbang Mahkamah Agung, Jakarta.

Suteki, 2010, Rekontruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat, Surya Pena Gemilang, Malang.
Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2002, Anti Monopoli, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP HUKUM EKONOMI INDONESIA

Pendahuluan
Istilah Globalisasi, pertama kali digunakan oleh Theodore Levitt tahun 1985 yang menunjuk pada politik-ekonomi, khususnya politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan. Menurut sejarahnya, akar munculnya globalisasi adalah revolusi elektronik dan disintegrasi negara-negara komunis. Revolusi elektronik melipatgandakan akselerasi komunikasi, transportasi, produksi, dan informasi. Disintegrasi negara-negara komunis yang mengakhiri Perang Dingin memungkinkan kapitalisme Barat menjadi satu-satunya kekuatan yang memangku hegemoni global. Itu sebabnya di bidang ideologi perdagangan dan ekonomi, globalisasi sering disebut sebagai Dekolonisasi (Oommen), Rekolonisasi ( Oliver, Balasuriya, Chandran), Neo-Kapitalisme (Menon), Neo-Liberalisme (Ramakrishnan). Malahan Sada menyebut globalisasi sebagai eksistensi Kapitalisme Euro-Amerika di Dunia Ketiga.
Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistim ekonomi internasional yang berdampak besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum, globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara Barat dan Timur.
Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum antara lain melalui perjanjian-perjanjian internasional. General Agreement on Tariff and Trade (GATT ) 1994/WTO misalnya, mencantumkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota yang kemudian menjadi substansi peraturan-peraturan nasional negara-negara anggota.
Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi perdagangan, jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju (converagence). Namun tidak ada jaminan peraturan tersebut memberikan hasil yang sama disemua tempat. Hal mana dikarenakan perbedaan sistim politik, ekonomi dan budaya. Karena apa yang disebut hukum tergantung pada persepsi masyarakatnya. Friedman mengatakan bahwa tegaknya peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.
Permasalahan
Roscoe Pound dalam bukunya Social control through law menyatakan bahwa hukum dapat dijadikan sarana untuk mempengaruhi atau mengubah hubungan sosial antar manusia dalam masyarakatnya atau yang dalam ilmu hukum Indonesia dikenal sebagai a tool of social engineering. Walaupun pernyataan tersebut sebetulnya adalah untuk menganalisis keadaan dalam hukum nasional namun hal tersebut dapat juga digunakan untuk menganalisis pengaruh hukum dari negara asing terhadap suatu negara.
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik sebuah permasalahan yakni bagaimanakah pengaruh globalisasi terhadap hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia dan bagaimanakah metode yang digunakan negara maju dalam menggunakan hukum sebagai instrument politik dalam rangka memenuhi kepentingan nasionalnya?
Pembahasan
Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Ekonomi
Prof. Sri Rejeki Hartono menyatakan bahwa istilah hukum ekonomi merupakan istilah dengan fenomena baru dengan kajian baru bahkan istilah tersebut banyak dipertanyakan dan diperdebatkan. Pertanyaan tersebut Antara lain mengenai istilah dan pengertiannya. Apakah hukum ekonomi menggantikan istilah hukum dagang dan hukum bisnis dan apakah hukum ekonomi merupakan salah satu kajian ilmu ekonomi atau ilmu hukum. Mempelajari hukum ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah hukum Indonesia sejak kolonial hingga saat ini yang sangat kaya dengan pengaruh politik dan berbagai kepentingan yang silih berganti.
Diskusi mengenai mengenai hukum dan ekonomi lebih sering dilihat sebagai perbincangan mengenai dua hal yang berbeda. Satu sisi melihat hukum semata-mata dari sudut normatifnya saja sedang yang lain yakni pembangunan ekonomi dilihat sebagai bagian dari gejala sosial timbul dalam masyarakat. Teori hukum murni dari Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum harus dipisahkan dari anasir-anasir non yuridis seperti etis, sosiologis, politik dan sejarah. Hukum harus dilihat sebagaimana adanya yang terdapat pada berbagai peraturan yang ada.
Menurut pendapat Kelsen hukum itu berada pada dunia sollen dan pada dunia sein. Namun faktanya dalam kehidupan nyata kita dapat melihat bahwa antara hukum dan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Hal ini akan lebih mudah dipahami apabila kita melihat kegiatan ekonomi yang melibatkan lebih dari satu pihak sehingga diperlukan kaidah-kaidah dan aturan-aturan untuk memperlancar hubungan para pihak dimaksud. Kajian hukum dan ekonomi merupakan kajian yang bersifat interdisipliner.
Hukum yang kondusif bagi pembangunan ekonomi sedikitnya harus memenuhi 5 syarat yakni stability, predictability, fairness, educative dan kemampuan untuk meramalkan bagaimana berfungsinya sistim ekonomi. Stabilitas memiliki makna bahwa hukum memiliki potensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasikan berbegai kepentingan yang saling bertentangan. Predictability diperlukan oleh suatu negara yang masyarakatnya untuk pertamakali memasuki hubungan ekonomi yang berada diluar sosial tradisionalnya. Apek keadilan seperti persamaan didepan hukum dan standar sikap pemerintah diperlukan untuk memelihara mekanisme pasar dan mencegah birokrasi berlebihan. Absenya standar keadilan merupakan masalah besar bagi negara-negara berkembang. Dalam jangka panjang hal tersebut akan mengakibatkan hilangnhya legitimasi pemerinta oleh masyarakatnya.
Adam Smith pada tahun 1750 pernah menyatakan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari anasir ekonomi, Demikian juga Juwono Sudarsono menyatakan bahwa peranan hukum dalam pembangunan nasional sangatlah penting. Sayangnya pentingnya peranan hukum dalam pembangunan ekonomi kurang mendapat tanggapan serius dari negara-negara berkembang, karena mereka cenderung berpikir bahwa memodernisasikan masyarakat dapat dilaksanakan dengan menggunakan landasan peraturan perundang-undangan yang diciptakan secara kilat. Hal mana menurut Anthony Allot dapat menyebabkan hukum tidak dapat bekerja secara efektif, yang akhirnya akan menyebabkan tujuan akhir dari hukum itu tidak dapat tercapai.
Adanya hubungan antara hukum dan pembangunan ekonomi sebetulnya sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Di awal revolusi industry di Inggris, dunia usaha telah memilhat bahwa cabang-cabang industry dan perdagngan terkendala perkembangannya karena peraturan-peraturan yang rumit yang merupakan warisan kaun feudal dan didasarkan pada ajaran-ajaran abad pertengahan. Sejarah hukum di Inggris dalam masa revolusi di Inggris tersebut menggambarkan adanya kaitan antara hukum dengan ekonomi sebagai berikut :
1. Perkembangan Industri sebagai refleksi pembangunan ekonomi sangat didorong oleh factor-faktor non ekonomi, seperti agama dan sistim hukum yang berlandaskan kebebasan (liberalisme).
2. Bahwa sebelum lahirnya factory laws yang mengaatur bentuk-bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian, hukum Inggris pada masa revolusi industry semata-mata untuk menunjang perkembangan ekonomi dan industry.
3. Bahwa tanpa bantuan factory laws, pembangunan ekonomi hanya member kemakmuran bagi kaum pengusaha, sedangkan golongan masyarakat miskin petani semakin sengsara karena kehilangan tanahnya dan kemudian menjadi buruh pabrik dengan upah yang sangat rendah.
4. Bahwa factory laws dan UU sosial (social legislation) lainnya yang lahir kemudian ditujuakn unyuk memperbaiki keadaan dan mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa serupa di masa yang akan datang.
Dari sejarah tentang peranan hukum di bidang ekonomi pada waktu terjadinya revolusi industry di Inggris sebagaimana disebutkan di atas dapat diketahui bahwa pada tahap permulaan kaidah-kaidah hukum sangat diperlukan untuk menunjang industrialisasi Pada fase berikutnya baru dirasakan bahwa kaidah hukum dibutuhkan untuk memperbaiki kepincangan yang timbul di masyarakat untuk mencegah hal tersebut terulang dikemudian hari. Hal ini menunjukkan dengan jkelas bahwa peranan hukum dalam pembangunan ekonomi tidak dapat disepelekan.
Penelitian hubungan antara hukum dan ekonomi sudah dilakukan oleh para ahli ilomu sosial sejak abad ke 18 dan hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara keduanya. Dari penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa tugas hukum dibidang ekonomi yang terutama adalah untuk dapat senantiasa menjaga dan menciptakan kaidah-kaidah pengaman agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah. Hanya dengan cara inilah hukum akan tetap mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi.
Bagi Indonesia sudah jelas bahwa sistim hukum dan ekonomi yang diterapkan dalam melaksanakan pembangunan nasional haruslah bermuara pada UUD 1945 dan tidak boleh melanggar ketentuan yang tercantum pada konstitusi tersebut namun harus pula diperhatikan bahwa hukum dan peraturan yang akan diterapkan tidak boleh sampai menghambat perkembangan ekonomi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.
Dari pasal 33 UUD 1945 kita dapat mengetahui bahwa sejatinya bangsa Indonesia tidak menganut faham liberalisme yang mengajarkan dihilangkannya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan meletakkan segala sesuatunya kepada bekerjanya mekanisme pasar yang juga kita kenal sebagai faham pasar bebas. Faham pasar bebas menurut widjojo Nitisastro terdapat banyak kelemahan terutama adalah tidak adanya pasar yang sempurna yang merupakan syarat utama dari pasar bebas, karena yang ada hanyalah pasar yang tidak sempurna (imperfect market). Dengan demikian apabila seluruh aktivitas ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar diperkirakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kesenjangan sosial dan ekonomi akan semakin lebar dan mereka yng kecil akan tetap menjadi semakin kecil. Untuk mengatasi hal yang demikian tetap diperlukan intervensi pemerintah.
Campur tangan pemerintah dan bekerjanya mekanisme pasar bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan namun kedua-duanya bisa dikombinasikan sehingga bisa saling mengisi dalam memainkan peran ditengah masyarakat. Sejarah perkembangan ekonomi di negara-negara Eropa Barat setelah meletusnya revolusi Perancis menunjukkan bahwa pemerintah bukan hanya berperan untuk saling mengisi dengan peran swasta, tetapi memegang peranan peranan penting sebagai bandul pengatur arah kebijakan ekonomi.
Harus juga diakui bahwa dalam beberapa hal perkembangan hukum tertinggal dibelakang pembangunan itu sendiri sehingga menimbulkan kekacauan sebagai akibat kevakuman hukum. Untuk menghindari kesulitan-kesulitan dikemudian hari mutlak diperlukan reformasi atas hukum yang berlaku.Kebutuhan akan peraturan perundang-undangan di Indonesia di masa mendatang mau tidak mau harus memperhatikan perkembangan hukum global karena globalisasi terjadi disemua bidang, bukan hanya dibidang ekonomi tetapi pada semua bidang kehidupan.
Keikutsertaan Indonesia ke dalam arus globalisasi di semua bidang termasuk hukum haruslah dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menunjang kesejahteraan bangsa bukan karena karena alasan moderniasasi ataupun keterpaksaan karena dipaksa oleh negara-negara maju dengan melalui berbagai cara. Hal ini penting dikemukakan karena adanya perbedaan pandangan yang sangat tajam antara negara-negara berkembang dan negara maju mengenai pembanguna. Makna pembangunan bagi negara-negara maju adalah perjuangan untuk menguasai potensi ekonomi, kesejahteraan dan perjuangan untuk mempertahankan perkembangan serta kemajuannya untuk kepentingan masa kini dan masa depan. Sedangkan makna pembangunan bagi negara berkembang adalah perjuangan untuk meningkatkan partumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, perjuangan untuk menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, keahlian, dan informasi serta perjuangan untuk melawan tekanan ekonomi dari negara-negara maju. Untuk mengatasi ini semua diperlukan keberanian dan kemauan dari elit penguasa serta dibutuhkan suatu instrument yang mampu memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian tentang arah dari pembangunan nasional Indonesia.
Unifikasi dan Harmonisasi Hukum dan Akibatnya
Negeri-negeri yang sekarang ini disebut negara-negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat ; unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesaman nasional, Tingkat kedua, perjuangan untuk ekonomi dan modernisasi politik. Akhimya dalam tingkat ketiga, tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan menekankan kesejahteraan masyarakat. Tingkat-tingkat tersebut dilalui secara berurutan (consecutive) dan memakan waktu yang relatif lama. Persatuan nasional adalah prasyarat untuk memasuki tahap industrialisasi. Indusirialisasi merupakan jalan untuk mencapai negara kesejahteraan. Kesatuan nasional Amerika dicapai dengan lahirnya Konstitusi Amerika. Namun mungkin sebagian besar orang masih menolak konstitusi pada tahun 1789, berkenaan dengan “state rights” Amerika Serikat baru benar-benar memasuki tahap industrialisasi setelah berakhirnya Perang Saudara pada tahun 1840an. Periode ini ditandai dengan berkembangnya produk logam, peningkatan modal dan terjadinya urbanisasi. Di bidang hukum, berkembangnya peraturan-peraturan bisnis yang mendorong terjadinya akumulasi modal dan terbentuknya elite manajer.
Inggris menjalani tahap pertama pada pertengahan abad ke 12. Raja Henry II ( 1154-1189) melakukan pembaruan pajak, menetapkan hukum nasional menggantikan hukum feodal.3 Perkembangan teknologi yang lambat mungkin menunda industrialisasi inggris sampai abad 18. Baru pada tahun 1900 an Inggris masuk pada era kesejahteraan dengan lahirnya undang-undang yang melindungi buruh dalam kecelakaan kerja dan penetapan upah minimum.
Dibawah Tokugawa, Jepang memasuki tahap unifikasi,antara lain, dengan berkembangnya peranan hakim dalam mencipta hukum yang secara nasional mendorong integrasi sosial. Hal itu adalah permulaan dari jalurnya kesatuan Jepang. Dengan Restorasi Meiji 1868, Jepang mulai berhubungan dengan Barat. Berlainan dengan Inggris yang menunggu berkembangnya teknologi. Meiji mengirimkan sumber daya manusianya ke Inggris untuk belajar Angkatan Laut dan perdagangan maritim, ke Jerman untuk Angkatan Darat dan kedokteran, ke Perancis belajar hukum dan ke Amerika untuk masalah bisnis.
Kebijaksanaan tersebut menghasilkan modernisasi Jepang yang cepat. Pada tahun 1895 Jepang menjadi negara modern, sentralisasi birokrasi pemerintahan, memiliki sistim pendidikan nasional menganut sistim hukum modern walaupun hukum Perdata. Pidana dan Dagang di import dari Eropah. Hukum memberikan keleluasaan berkembangnya bisnis tetapi tak ada suara mengenai nasib buruh, konsumen dan petani tak bertanah (landlessness). Pada waktu Perang Dunia 1, Jepang menjadi industri klas satu dan militerisme membawa Jepang kepada kekalahannya pada Perang Dunia II. Baru setelah Perang Dunia berakhir, Jepang masuk pada tahap negara kesejahteraan .
Sejarah bangsa-bangsa menunjukkan bahwa legislator, hakim dan institusi hukum menjalankan peranan penting dalam mengubah norma dan nilai-nilai untuk menetapkan prioritas-prioritas sosial baru dari tingkat pembangunan yang satu ke tingkat pembangunan berikutnya.
Pemikiran yang konvensional mengatakan bahwa persatuan nasional, terciptanya stabilitas disertai dinamika masyarakat dan pasar, adalah prasyarat untuk membangun prasarana industri, dan pertumbuhan industri adalah prasyarat untuk berhasilnya usaha mengatasi kemiskinan, kebodohan dan berbagai macam penyakit.
Negara-negara berkembang telah menolak asumsi tersebut. Industrialisasi tanpa memikiran kesejahteraan sosial, semata-mata akan menunda kemarahan generasi baru yang dapat mengancam kesatuan bangsa. Kenaikan GNP tidak dengan sendirinya menghasilkan kesatuan sosial, stabilitas dan kebahagian. Masyarakat negara-negaraberkernbang sadar benar bahwa tiga tingkatan pembangunan diatas harus dicapai secara serentak (councurent). Hal ini juga disebabkan perkembangan yang amat cepat dibidang komunikasi dan teknologi, sehingga bangsa-bangsa dapat saling berhubungan dan dan saling melihat dalam hitungan detik.
Khususnya kita di Indonesia meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan itu dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Bila kita ingin tiga tingkat pembangunan itu dijalanin secara serentak, budaya hukum Indonesia harus dapat mengakomodasi tujuan-tujuan yang demikian itu. Kita harus memiliki hukum, institusi hukum dan profesi hukum, yang mampu menjaga integrasi dan persatuan nasional. dapat mendorong pertumbuhan perdagangan dan industri, serta berfungsi memajukan keadilan sosial, kesejahteraan manusia. pembagian yang adil atas hak dan keistimewaan, tugas dan beban. Persatuan nasional, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial mesti dapat tercermin dalam setiap pengambilan keputusan, Dalam mencapai tujuan tersebut. kita memerlukan pembaruan hukum. institusi hukum dan profesi hukum, Pembangunan yang komprehensif harus memperhatikan hak-hak azasi manusia, keduanya tidak dalam posisi yang berlawanan, dan dengan demikian pembangunan akan mampu menarik partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi bertambah penting karena bangsa kita berada dalam era globalisasi, artinya harus bersaing dengan bangsa-bangsa lain.
Hak-hak Azasi Manusia dan Pembangunan kait mengkait dengan konsep Barat mengenai Hak-hak Azasi Manusia terbatas pada hak-hak sipil dan politik. Namun U.N. Covenant 1966 menambahkan Hak -hak Azasi manusia dengan “economic, social, and cultural rights”.
Bila pembangunan diartikan tidak lebih dari pertumbuhan ekonomi dan hak-hak azasi manusia hanya terbatas pada hak-hak politik. kedua konsep tersebut tidak pernah akan bertemu bahkan berlawanan. Dalam perkembangannya sekarang ini baik HAM maupun konsep pembangunan sudah diperluas. Antara Hak-hak Azasi dan pembangunan tidak ada pertentangan lagi bahkan menjadi terintegrasi secara total. Hak-hak Azasi Manusia tidak saja hak untuk berkumpul, berserikat dan berbicara (civil and political rights} tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan. Sebaliknya pembangunan tidak saja diartikan pertumbuhan ekonomi tetapi juga pembangunan social, politik dan kebudayaan.
Pembangunan kita bertujuan pula membangun manusia Indonesia seutuhnya. Untuk pembangunan manusia, seseorang memerlukan baik makanan maupun kebebasan berpendapat ; makanan perlu untuk dapat tetap hidup, kebebasan mengeluarkan pendapat dibutuhkan agar jiwa dapat tetap berkembang, Keduanya kebutuhan yang mendasar dan absolute. Dengan menerima bahwa semua hak-hak azasi manusia adalah saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, maka penegakan hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan harus dilaksanakan dan didorong dengan intensitas yang sama. Hak-hak sipil dan politik tidak lebih prioritas dari hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan. Begitu juga sebaliknya. Kita di Indonesia yang memiliki UUD’45 dan Pancasila, yang isi dan jiwanya mencakup hak-hak azasi dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kita harus mengusahakan terus tegaknya hak-hak tersebut, bukan karena kita tunduk pada tekanan luar, tetapi sejak semula hak-hak tersebut sudah menjadi milik kita sebagai bangsa. Kritik-kritik terhadap pelaksanaannya harus mendorong kita untuk lebili peka, terutama dalam masalah pertanahan, perburuhan, lingkungan hidup dan perlindungan konsumen.
Perburuhan, pertanahan. lingkungan hidup dan perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, satu dan lain hal karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dan ekonomi Indonesia telah terkait dengan ekonomi dunia. Persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi hak-hak buruh. perlindungan lingkungan hidup. hak-hak atas tanah dan perlindungan konsumen.
Sebagaimana diuraikan di atas bahwa hukum yang kondusif bagi pembangunan sedikitnya mengandung lima kwalitas : “stability”, “predictability”, “fairness”, “education,” dan kema mpuan meramalkan adalah prasyarat untuk berfungsinya sistim ekonomi. Perlunya “predictability” sangat besar di negara-negara dimana masyarakatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial tradisionil mereka. Stabilitas juga berarti hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Aspek keadilan (fairness) seperti persamaan didepan hukum, standar sikap pemerintah, adalah perlu untuk memelihara mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berkelebihan .Tidak adanya standar tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil adalah masalah besar dihadapi oleh negara-negara berkembang. Dalam jangka panjang ketiadaan standar tersebut menjadi sebab utama hilangnya demokrasi dan legitimasi pemerintah.
Max Weber beranggapan bahwa ciri khas negara modern adalah pemilikan monopoli atas dipakainya sarana kekerasan di dalam wilayah tertentu. Berdasarkan hal tersebut guna ditaatinya kewenangan negara oleh warga negara maka negara menciptakan hukum berikut sanksinya. Berdasarkan kedaulatan yang dimiliki oleh masing-masing negara maka negara akan membuat hukum demi terselenggaranya ketertiban masyarakat. dengan demikian maka akan terdapat banyak hukum untuk masing-masing negara. Masalah selanjutnya adalah adanya banyak hukum yang berarti adanya banyak perbedaan antara masing-masing negara yang menjadi potensi konflik antar negara.
Untuk Menghadapi masalah ini, Dalam hukum internasional khususnya hukum perdagangan internasional, ada tiga teknik yang dapat dilakukan yakni :
(1) negara-negara sepakat untuk tidak menerapkan hukum nasionalnya, sebaliknya mereka menggunakan hukum perdagangan internasional untuk mengatur hubungan-hubungan hukum perdagangan mereka.
(2) Apabila aturan hukum perdagangan internasional tidak ada dan atau tidak disepakati oleh salah satu pihak, hukum nasional negara tertentu dapat digunakan. Cara penentuan hukum nasional yang akan berlaku dapat digunakan melalui prinsip choice of law. Choice of law adalah klausul pilihan hukum yang disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam kontrak/perjanjian yang mereka buat.
(3) Teknik yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan unifikasi dan harmonisasi hukum aturan-aturan subtantif hukum perdagangan internasional . Cara ini dipandang cukup efisien dan memungkinkan terhindarnya konflik diantara sistem-sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara.
Unifikasi dan harmonisasi hukum mempunyai makna yang hampir sama walaupun terdapat juga perbedaan dikeduanya. Kedua kata sama-sama berarti upaya atau proses menyeragamkan substansi pengaturan sistem-sistem hukum yang ada. Penyeragaman tersebut mencakup pengintegrasian sistem hukum yang sebelumnya berbeda. Perbedaan kedua kata tersebut terletak pada derajat penyeragaman tersebut.
Dalam unifikasi hukum, penyeragaman mencakup penghapusan dan penggantian suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang baru. Contohnya pemberlakuan perjanjian dalam WTO yang memperkenalkan bidang perjanjian yang mencakup ketentuan mengenai hak cipta, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten dan lain-lain, hal mana meletakkan kewajiban kepada negara anggota untuk membuat aturan-aturan HKI nasionalnya sesuai dengan substansi WTO atau dengan kata lain telah terjadi globalisasi hukum melalui usaha-usaha standarisasi hukum antara lain melalui perjanjian-perjanjian internasional.
Harmonisasi hukum tidak sedalam unifikasi hukum, tujuan utama harmonisasi hukum hanya berupaya mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada yang akan diharmonisasikan.
Dalam upaya unifikasi dan harmonisasi hukum, masalah esensialnya adalah bagaimana metode yang akan diterapkan. Dalam kaitan itu, masalah-masalah mengenai perbedaan konsepsi dan perbedaan bahasa yang terdapat dalam berbagai sistem hukum tersebut hanya dapat ditanggulangi dengan cara menerapkan metode komparatif
Menurut Schmitthoff dalam metode komparatif, dikenal tiga metode, yaitu metode dengan memberlakukan hal-hal berikut :
a. Perjanjian atau konvensi internasional
Penerapan atau pemberlakuan perjanjian atau konvensi internasional adalah cara yang paling banyak digunakan dalam mencapai unifikasi hukum. Cara ini dipandang tepat untuk memperkenalkan suatu ketentuan hukum yang bersifat memaksa kedalam sistim hukum nasional. Pemberlakuan perjanjian TRIPS/WTO merrupakan salah satu contoh. Gambaran lainnya CISG 1980 atau konvensi mengenai Kontrak Jual Beli Barang Internasional. Konvensi ini dapat dipandang sebagai upaya mengunifikasi hukum kontrak jual beli barang internasional Para perancang konvensi ini telah berupaya mengawinkan prinsip-prinsip kontrak yang dikenal dalam sistim hukum civil law dan sistim hukum common law.
Salah satu pembatas cara ini adalah adanya kehendak dari suatu negara untuk mengikatkan diri atau meratifikasi perjanjian atau konvensi internasional tersebut. Dalam kenyataannya, untuk mencapai kehendak tersebut banyak bergantung pada factor ekonomi, politis, yuridis dll.
b. Penyeragaman hukum (Uniform Law)
Penyeragaman hukum ini tidak lain adalah model-model hukum yang dapat kita lihat misalnya dalam model hukum arbitrase UNCITRAL 1985 (Model law on International Commercial arbitration). Model hukum ini memberikan keleluasaan kepada negara-negara yang hendak menerapkannya kedalam hukum nasionalnya.
Kelleluasaan tersebut mencakup keleluasaan kepada negara-negara yang berasangkutan, apakah akan menerapkan secara penuh aturan-aturan substantive model law. Kemungkinan lain adalah negara tersebut memutuskan untuk menerapkannya dengan melakukan beberapa pengecualian terhadap aturan-aturan di dalamnya.
Sifat penyeragaman hukum ini tidak mengikat. Ia hanya bersifat persuasive. Oleh karena itu derajat pengadopsian atau penerapannya sangat bergantung kepada masing-masing negara. Dengan demikian, model hukum ini berbedadengan perjanjian atau konvensi internasional. Pada saat suatu negara turut sserta, aksesi atau meratifikasi suatu perjanjian atau konvensi internasional, pada prinsipnya seluruh aturan perjanjian mengikat negara tersebut.
C. Penyeragaman aturan (Uniform law)
Penyeragaman aturan memiliki memiliki tingkat yang lebih rendah dari pada penyeragaman hukum (uniform laws). Bentuk penyeragaman aturan tamopak antara lain dalam model-model kontrak standar atau kontrak baku. Contoh bentuk aturan seperti itu adalah The Uniform customs and Practice for documentary Credits (1974) yang dikeluarkan oleh ICC. Aturan hukum ini telah diterapkan dan dipraktikan oleh para subyek hukum perdagngan internasional di dunia.
Bentuk lainnya adalah klausul standar (baku) yang dicantumkan oleh para pihak dalam kontrak-kontrak yang mereka buat. Tidak jarang pula lemabag-lembaga atau asosiasi-asosiasi memperkenalkan klausul-klausul yang perlu dicantumkan dalam suatu kontrak apabila para pihak hendak memanfaatkan fasilitas lembaga atau asosiasi yang bersangkutan.
Hal ini antara lain banyak ditemui dalam klusul-klausul arbitrase baik nasional maupun asing. Klausul-klausul standar arbitrase tersebut dimaksudkan agar para pihak tidak perlu merancang klausul choice of forumnya, dalam hal ini arbitrase.
Katerina Pistor mengintroduksi istilah standarisasi hukum (standardization of law). Yang berarti adalah suatu tahap dari kekhususan dari suatu hukum (the level of specifity of law). Standar hanya mencakup prinsip-prinsip hukum (legal principle), bukan atau tidak aturan-aturan hukumnya (legal rule).
Upaya unifikasi dan harmonisasi hukum ini telah cukup serius dilakukan khususnya oleh World Trade Organization (WTO), The International Institute for Unification of Private Law (UNIDROIT), The Hague Conferenceof Private International Law dan PBB khususnya The Unitted Nation Cmission on International Trade Law (Uncitral) dan the United Nations Conference on International Trade Law (UNCTAD).
Disamping itu terdapat pula lembaga-lembaga internasional non pemerintah yang berkepentingan dengan upaya unifikasi dan harmonisasi hukum perdagngan internasional, antara lain International Chamber of Commerce (ICC) dan International Law Association (ILA).

Legal gap : Akibat Unifikasi dan Harmonisasi Hukum
Dalam sejarah, transplantasi hukum yang sudah dimulai sejak akhir abad ke 18. Pada akhir abad tersebut telah terjadi transplantasi secara damai dan tanpa masalah kodifikasi Napoleon Perancis ke negara-negara di laur Perancis yakni Eropa Barat. Faktanya sungguh berbeda dari apa yang terjadi ketika sistim hukum Eropa diintroduksikan ke negara-negara jajahan oleh para penguasa colonial. Semua tidak hanya disebabkan oleh kenyataan bahwa hukum Eropa yang diberlakukan di negeri-negeri jajahannya disikapi sebagai hukum asing dengan berbagai istilah bahasa yang asing pula tetapi karena juga paradigma cultural yang mendasarinya amat berbeda dan akhirnya akan mempersulit resepsinya.
Positivisme yang dianut sebagai paradigma hukum eropa berikut sistim penyelenggaraan yang serba formal dan procedural, jelas sangat berbeda dari cara-cara rakyat pribumi menyelesaikan sengketanya. Apabila berdasar hukum postip Eropa pihak yang menang dalam sengketa akan memperoleh semua objek tuntutannya, maka masyarakat adat pribumi lebih mengutamakan kompromi sebagai cara yang dipandang lebih adil.
Terjadinya “ketertiban transplantasi” di negeri-negeri Eropa lebih disebabkan adanya rasa kesadaran kesamaan struktur sosial-politik, kebudayaan, dan territorial. Tetapi ketika pengalaman di Eropa ini dicoba diduplikasikan di negara-negara jahannya di wilayah Asia dan Afrika yang terjadi adalah yang keadaan sebaliknya. Hal ini dikarenakan negeri-negeri jajahan Eropa tersebut bukanlah suatu bagian dari proses sejarah bangsa-bangsa Asia-Afrika itu sendiri, melainkan sebagai bagian dari rentetan usaha elit-elit penguasa asing yang bertindak secara terburu-buru dan berprasangka bahwa apa yang rasional dan baik bagi bangsa Eropa pastilah juga akan diterima sebagai sesuatu yang rasional dan baik pula bagi bangsa manapun yang bukan Eropa.
Oleh karena tidak cukup ditopang oleh kesadaran hukum yang berbasis budaya pribumi setempat maka dapat dimengerti mengapa hukum Eropa ini, tatkala dinyatakan berlaku juga untuk orang-orang pribumi di daerah-daerah jajahan selalu saja terpaksa ditegakkan dengan upaya yang memerlukan kerja keras, bahkan dengan menyertakan ancaman hukuman yang keras pula, sehingga terlihat sebagai anti tradisi.
Uraian di atas membuktikan kebenaran teori bahwa kefektifan control untuk mengendalikan tertib masyarakat yang telah berada pada taraf integrasi lebih lanjut itu tidak akan mungkin menghasilkan keefektifan yang sama ketika didayagunakan untuk mengontrol masyarakat lain, contohnya masyarakat colonial yang tidak atau belum mengalami struktur sosial dan struktur kesadaran yang belum lanjut. Hal mana sesuai dengan kesimpulan Seidman yang diperolehnya dari kajian-kajian mengenai transplantasi hukum Inggris ke daerah-daerah jajahannnya di Afrika yang dengan ringkas disebutnya “the law of the non-transferabilty of law” . Hukum yang ditransplantasikan itu tidak mungkin diharapkan akan dapat menerbitkan efek yang sama dengan efek yang dapat ia terbitkan di tempat asal. Hukum tidak dapat ditranfer dari bumi asing tanpa merusak seluruh jaringan sistim institusional yang menjadi konteksnya.
Seidman juga menunjukkan bahwa pemerintah colonial Inggris di tanah-tanah jajahannya di Afrika itu hanya dapat berfungsi dengan baik justru kalau mendasarkan diri pada the rule of man, dan tidak pada the rule of law. Itulah sebabnya pemerintah koloni Inggris dalam mengelola kekuasaannya di Afrika lebih mementingkan sistim perekrutan dan pengembangan personil, bukan pengembangan sistem yang akan menjamin terwujudnya control sentral
Dengan memberlakukan hukum Eropa yang asing secara paksa terhadap wilayah-wilayah jajahannya di asia maupun Afrika selama masa kolonial telah mengakibatkan terjadinya legal gap yakni suatu keaadaan dimana substansi hukum negara dan substansi hukum rakyat tidak hanya harus dikatakan tidak berselaras, melainkan juga berselisih dan menghasilkan berbagai ruang perbedaan yang menganga yang kemudian akan menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Selain legal gap yang perlu diperhatikan adalah perlunya memperhatikan keselarasan dengan konstitusi/UUD suatu negara karena apabila hal ini kurang diperhatikan akan mengakibatnya persoalan yang sangat luas dalam operasioanal pelaksanaan sebuah undang-undang (penegakan hukumnya) berikut eksekusinya yang pada akhirnya akan menentukan ada atau tidaknya kepastian hukum bagi warga negara, jaksa, hakim dan pengacara.
Untuk menghindari adanya legal gap dan agar terjadi keselarasan dengan undang-undang-peraturan di atasnya maka diperlakukan kehati-hatian dari pemerintah dalam upaya meratifikasi ketentuan internasional agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah yang mendalam dalam hukum positip kita

Kesimpulan
Globalisasi telah menyentuh semua sector kehidupan manusia tak terkecuali hukum, negara berkembang termasuk Indonesia mau tidak mau akhirnya harus mengikuti mainstream dunia tersebut. Untuk itu diperlukan prinsip kehati-hatian dari pemerintah dengan maksud agar hukum hasil dari pengaruh globalisasi tersebut dapat berlaku efektif dan tidak bertentangan dengan konstitusi dan hukum serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Sehubungan dengan semakin tumbuhnya rasa nasionalisme dan kedaulatan dari negara-negara, maka negara maju tidak bisa begitu saja memaksakan kehendaknya kepada negara lain terutama negara berkembang. Untuk itu digunakan strategi dan taktik yang lebih halus guna “memaksakan” kehendaknya tersebut melalui perjanjian internasional dengan metode unifikasi dan harmonisasi hukum.

Daftar Pustaka
Chia Jui Cheng, Select essay on international trade law, Martinus Nijhoff& Graham&Trotman, London.
Erman Rajaguguk, Pidato Pengukuhan Guru Basar UI 1997.
Hikamahanto Juwana, 2011, Upgrading Recent Issues Of International Law Doctrine, Asosiasi Pengajar Hukum Internasional.
Huala Adolp, 2004, Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Nicholas Mercuro, Timothy P Ryan, 1984, Law, Economics and Public Policy, JAI Press INC, London.
Paul Hirst, Grahame Thompson, 2001, Globalisasi Adalah Mitos, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
RP. Barong, Suara Pembaharuan Daily (diunduh Juli 2011)
Soertandyo Wignyosubroto, 2008, Hukum Dalam Masyarakat, Bayumedia Publishing, Malang.
Sri Rejeki Hartono, 2007, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang,

TUGAS AKHIR SEMESTER
MK. HUKUM EKONOMI DAN GLOBALISASI

GLOBALISASI, UNIFIKASI DAN HARMONISASI HUKUM DAN LEGAL GAP

Oleh : Maryanto
Nim : 110 101 105 000 13
Mahasiswa PDIH ANGKATAN XVI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011